Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan penambahan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp 5,67 triliun kepada Kementerian Keuangan pada Rabu (9/9/2026) untuk memperkuat penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun ini.
Dilansir dari kanal Youtube BNPB Indonesia, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyatakan bahwa pengajuan tambahan dana tersebut diperlukan untuk merespons tingginya frekuensi kejadian bencana yang terus meningkat di berbagai daerah.
BNPB mencatat telah terjadi 1.730 kejadian bencana di tanah air hingga 7 September 2026, yang mencakup berbagai fenomena geologi maupun hidrometeorologi.
Rincian data tersebut meliputi 13 kejadian gempa bumi, tiga erupsi gunung api, 627 kasus kebakaran hutan dan lahan, 543 banjir, serta 324 kejadian cuaca ekstrem.
Selain itu, terdapat 105 kejadian tanah longsor, 101 kasus kekeringan, serta 14 peristiwa gelombang pasang dan abrasi yang tercatat sepanjang periode tersebut.
Dampak kerusakan fisik akibat rangkaian bencana ini mencakup 29.143 rumah rusak berat, 24.521 rumah rusak sedang, dan 57.869 rumah rusak ringan.
Kerusakan infrastruktur publik juga tercatat signifikan, meliputi 2.361 satuan pendidikan, 867 rumah ibadah, 230 fasilitas kesehatan, 751 kantor, serta 92 jembatan.
Rustian menegaskan, “Itulah dampak dari kejadian bencana yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.”
Sebelumnya, BNPB telah menerima DSP sebesar Rp 4,63 triliun serta dana rutin sebesar Rp 1,05 triliun untuk mendukung operasional sepanjang tahun berjalan.
Pemerintah juga telah menyetujui anggaran BNPB untuk tahun 2027 sebesar Rp 1,003 triliun, yang di dalamnya termasuk alokasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Presiden Prabowo Subianto secara khusus telah memberikan arahan untuk meningkatkan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan guna menghadapi risiko di kawasan Ring of Fire.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana kebakaran hutan, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta dampak gempa bumi di Flores.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan, “Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.”
Dalam rapat tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Yusuf Jauhari.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya prinsip kesiapan sumber daya dengan menyatakan, “Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan, kita gunakan prinsip lebih baik lebih dari pada kurang.”
Instruksi tersebut menuntut koordinasi lintas kementerian antara Mensesneg, Kementerian Keuangan, dan Bappenas untuk memastikan ketersediaan peralatan serta dana penanggulangan bencana yang memadai.
