Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melontarkan pernyataan mengenai hakikat kekuasaan yang tidak bersifat abadi dalam pidato peringatan 25 tahun partai tersebut di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/9/2026).
Dilansir dari jpnn.com, pernyataan tersebut memicu respons dari pengamat politik mengenai dinamika rivalitas antara poros politik Cikeas dan Solo menjelang pemilihan umum mendatang.
AHY menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batasan waktu dan tidak seharusnya melekat pada individu tertentu untuk selamanya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai pernyataan AHY tersebut mengandung dua dimensi interpretasi bagi publik.
Secara normatif, Adi Prayitno melihat pernyataan tersebut sebagai pengingat bahwa kekuasaan akan berganti secara alamiah sesuai prinsip demokrasi.
“Secara alamiah kekuasaan akan berganti,” kata Adi Prayitno.
Secara politis, Adi Prayitno membaca pesan tersebut sebagai bentuk insinuasi terhadap kekuatan politik yang berbasis di Solo.
Menurutnya, publik cenderung menafsirkan sindiran tersebut ditujukan kepada pihak yang dinilai masih berupaya mempertahankan pengaruh politik meski masa jabatannya telah berakhir.
“Banyak pihak yang membaca pernyataan AHY sebagai bentuk sindiran terbuka ke kekuatan politik Solo yang dikesankan publik tak mau berhenti sekali pun sudah tak berkuasa,” ujar Adi Prayitno.
Analisis tersebut diperkuat dengan adanya diskursus mengenai percepatan pemilu sebelum 2029 yang pernah dilontarkan oleh Ketua Umum ProJo, Budi Arie Setiadi.
Adi Prayitno berpendapat bahwa narasi yang dibangun AHY mempertegas adanya kompetisi yang semakin tajam antara poros Cikeas dan poros Solo menuju Pilpres 2029.
“Publik makin melihat melihat rivalitas Cikeas vs Solo makin mengeras,” ucap Adi Prayitno.
Dalam pidatonya, AHY juga menyinggung rekam jejak Partai Demokrat yang telah melalui berbagai fase kemenangan dan kekalahan dalam sejarah politik nasional.
AHY menekankan pentingnya menjaga demokrasi dengan memastikan hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak terhambat oleh kepentingan pihak tertentu.
Ia turut mengacu pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai referensi tata kelola negara yang damai.
“Kita patut belajar dari sepuluh tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata AHY.
Di sisi lain, politisi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa prinsip kekuasaan yang tidak abadi merupakan fondasi dasar dalam sistem negara demokrasi.
Perdebatan ini mencerminkan suhu politik yang kian meningkat di tengah upaya berbagai pihak untuk memposisikan diri sebelum kontestasi politik nasional selanjutnya dimulai.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak yang dikaitkan dengan poros Solo terkait sindiran yang disampaikan oleh AHY tersebut.
