Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak para kepala daerah di Aceh untuk segera mempercepat pendataan rumah-rumah yang rusak akibat bencana yang melanda Sumatera pada November 2025. Keterlambatan data berpotensi menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Tito menegaskan, data yang akurat dan cepat menjadi kunci utama dalam penanganan pascabencana.
“Data ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial bisa mengeksekusi, uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,” ujarnya dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat di Aceh, Kamis (1/1/2025).
Hingga saat ini, pemerintah mencatat sekitar 213.000 rumah rusak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, data tersebut masih bersifat sementara.
Mendagri menyoroti lambatnya pendataan di Aceh dan meminta kepala daerah setempat mengambil langkah proaktif. Ia menyarankan agar kepala desa atau *keuchik* dilibatkan dalam pendataan, terutama bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan.
“Ambil jalan pintas, *keuchik* atau kepala kampung saja yang bertanggung jawab. Kepala kampung membuat daftar rumah rusak ringan, sedang, rusak berat,” kata Tito.
Data dari *keuchik* kemudian diverifikasi oleh bupati, kepala kepolisian resor, dan kepala kejaksaan negeri sebelum diserahkan ke BNPB. Selanjutnya, BNPB akan meneruskannya ke Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan.
Tito mengingatkan, keterlambatan data dapat memicu kesalahpahaman di masyarakat. Ia meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk mendorong para kepala daerah mempercepat pengumpulan data.
“Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat bertindak. Padahal pemerintah menunggu data itu. Data ini kuncinya itu pertama kali adalah dari para bupati dan walikota,” tegasnya.
