Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengumumkan rencana penutupan sementara hampir separuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai Senin (21/9/2026) karena berbagai kendala administratif dan standar kualitas, yang menyebabkan penurunan jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 31,52 juta orang dari sebelumnya 51,85 juta orang pada Kamis (17/9/2026).
Dilansir dari laporan internal Badan Gizi Nasional, kebijakan ini diambil sebagai langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola program MBG di seluruh wilayah Indonesia.
Sudaryono mengungkapkan bahwa saat ini hanya terdapat 14.510 unit SPPG yang beroperasi secara aktif di lapangan.
Sebanyak 12.512 unit SPPG lainnya terpaksa dihentikan operasionalnya karena dinilai memiliki permasalahan administratif serius hingga kualitas produk yang tidak memenuhi standar.
Salah satu alasan utama penutupan tersebut adalah ketiadaan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada unit-unit dapur terkait.
Unit SPPG yang terdampak mencakup dapur yang sedang dalam proses pendaftaran SLHS, belum mendaftarkan SLHS, hingga unit yang gagal mendapatkan sertifikasi tersebut.
“Kalau semua persyaratan tidak bisa dipenuhi, mau tidak mau Senin pekan depan kami berhentikan sementara,” kata Sudaryono.
Selain persoalan sanitasi, penghentian sementara juga diberlakukan bagi SPPG yang terdeteksi memiliki lebih dari satu akun virtual untuk mengakses anggaran operasional MBG.
Akun virtual tersebut berfungsi sebagai rekening sementara yang digunakan oleh pengelola SPPG untuk melakukan pembelian bahan baku harian.
Ditemukan pula indikasi pelanggaran berupa jumlah penerima manfaat yang kurang dari 1.000 orang serta adanya sengketa internal antara yayasan pemilik dan pihak pengelola SPPG.
“Kami banyak mengeluarkan perbaikan termasuk menutup dapur secara permanen, secara sementara, dan pemberian sanksi,” ujar Sudaryono.
Sudaryono menegaskan bahwa fokus utama program MBG saat ini adalah mengutamakan aspek kualitas dibandingkan sekadar mengejar kuantitas cakupan.
Pemeriksaan internal mendapati sebagian dapur memiliki hingga tiga akun virtual, yang menyebabkan adanya akun tidak aktif atau tumpang tindih dengan proses aktivasi BGN.
Penghapusan akun virtual bagi SPPG yang telah selesai konstruksi namun belum beroperasi dianggap sebagai bagian dari penataan sistem, bukan sebuah kemunduran proses.
Sebelumnya, BGN telah menutup sementara 1.999 dapur pada 7 September lalu karena seluruh unit tersebut tidak memiliki SLHS sama sekali.
Sebanyak 1.417 dapur atau 70% dari unit yang ditutup pada gelombang pertama tersebut berlokasi di Pulau Jawa dan Madura.
Sisanya, sebanyak 351 unit berada di Pulau Sumatra, serta 231 unit tersebar di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan wilayah 3T.
Sudaryono menyatakan bahwa ribuan unit tersebut dihentikan karena tidak pernah melakukan pendaftaran SLHS ke dinas kesehatan di pemerintah daerah masing-masing.
